Acara ini turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Ketua DJSN beserta Anggotanya, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Pramudya
Iriawan Buntoro, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, jajaran
Kementerian/Lembaga terkait, serta rektor dari berbagai perguruan tinggi. Dalam sambutannya, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu skema asuransi sosial terbesar di dunia, berlandaskan asas dan semangat gotong royong. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi, media, dan publik untuk membangun ekosistem jaminan sosial yang kuat.
Menurutnya, peluncuran ekosistem jaminan sosial berbasis pendidikan ini menjadi simbol kemajuan asuransi sosial di Indonesia dan memastikan tidak ada warga yang tertinggal. Ia menambahkan, salah satu ciri negara maju adalah memiliki sistem jaminan sosial yang kokoh sehingga masyarakat tidak bergantung pada bantuan sosial. Presiden melalui Kemenko Pemberdayaan Masyarakat juga mendorong agar program bantuan sosial secara bertahap bertransformasi menjadi program pemberdayaan.Grand launching ini adalah bentuk kolaborasi produktif yang memperkuat komitmen kita untuk membangun jaminan sosial yang inklusif dan berkelanjutan,” tegasnya.
DJSN sebagai lembaga pengarah dan pengawas penyelenggaraan SJSN, memandang pentingnya kolaborasi antar instansi untuk mendukung implementasi peta jalan ini secara konkret melalui sektor pendidikan.
“Penguatan literasi jaminan sosial merupakan fondasi bagi kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan atas risiko kerja. DJSN melihat pendidikan sebagai kunci utama dalam membentuk budaya sadar jaminan sosial sejak usia dini,” ujar Prof. Nunung Nuryartono selaku Ketua DJSN.
Sejak tahun 2024, pengenalan Modul Muatan Jaminan Sosial telah dilakukan di 11 wilayah di tingkat SMA, SMK, MA/Sederajat dengan total 233 sekolah yang telah mengikuti sosialisasi literasi jaminan sosial dan 82 sekolah yang sudah melakukan implementasi. DJSN menilai ini sebagai langkah awal yang baik, namun perlu diperluas hingga mencakup seluruh jenjang pendidikan, termasuk pendidikan dasar dan tinggi.
“Melalui penguatan ekosistem jaminan sosial berbasis pendidikan, kami berharap setiap individu tumbuh dengan pemahaman bahwa seluruh pekerja, baik di sektor formal maupun informal, memiliki hak atas perlindungan jaminan sosial. Hal ini menjadi kunci dalam
membangun kesejahteraan pekerja Indonesia secara menyeluruh dan berkelanjutan,” lanjutnya.
DJSN menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan termasuk Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, serta Kementerian dan Lembaga lainnya atas sinergi dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap jaminan sosial melalui pendidikan.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen kolektif untuk memastikan masyarakat Indonesia dapat bekerja keras dengan tenang, tanpa rasa cemas akan risiko sosial ekonomi yang dapat terjadi.
~Humas DJSN
